Orde Lama (Sejarahnya Tentang Sistem Pemerintahan)

Orde Lama (Sejarahnya Tentang Sistem Pemerintahan) - Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai Pengertian dari Orde Lama yang merupakan suatu Periode pemerintahan yang dipimpin oleh presiden pertama Negara Indonesia yakni Presiden Soekarno. Di mulai dari setelah kemerdekaan dari Masa Penjajahan oleh Bangsa Belanda dan juga Jepang, ketika para Pemuda Indonesia berhasil meyakinkan Bung Karno pada masa itu untuk segera memploklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Sistem Pemerintahan Presiden Soekarno berlangsung pada tahun 1945 hingga tahun 1968, dikatakan Orde Lama sebab pada masa Periode ini Sistem dari pemerintahannya dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno.

Orde Lama (Sejarahnya Tentang Sistem Pemerintahan)

Pada Periode ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Sepanjang Sejarah negara Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian periode sistem pemerintahan antara lain: Orde Lama, Orde Baru, serta Reformasi. Pada masa Pemerintahan Orde lama memanglah dapat digolongkan sebagai Peranan dari pemerintahan yang banyak sekali mengalami transisi di dalam penyelenggaraan sistem dari pemerintahannya. Begitu pula, berbagai peristiwa Terunik serta penting banyak ditorehkan di oleh para Tokoh yang terlibat dalam Sejarah dari Periode Orde Lama ini.

Adapun terdapat beberapa Sejarah dari Sistem pemerintahan yang terjadi pada Periode Orde Lama di Indonesia, diantaranya:

1. Periode Orde Lama Pasca Kemerdekaan Tahun 1945 s/d 1950
   Terjadi perubahan dari sistem pemerintahan Presidensial ke sistem Parlementer, di mana Presiden Soekarno berfungsi ganda (sebagai Kepala Pemerintahan dan juga Kepala Negara). Pada Periode ini terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45, yakni fungsi dari KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yaitu sebagai pembantu presiden berubah menjadi Badan bertugas atas kekuasaan Legislatif serta ikut untuk menetapkan GBHN yang seharusnya menjadi kewenangan dari MPR. Parahnya lagi, terjadi perubahan di dalam Kabinet Presidensial berubah menjadi sistem Kabinet Palementer.


2. Periode Orde Lama Demokrasi Liberal Tahun 1950 s/d 1959
   Dikatakan masa Demokrasi Liberal sebab di dalam berpolitik dan juga di bidang Ekonomi mempergunakan sistem dari Demokrasi Liberal. Berikut merupakan beberapa Ciri Utama dari sistem pemerintahan Demokrasi Liberal, diantaranya:
   
   • Keputusan Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa diubah.
   • Presiden berhak untuk membubarkan DPR.
   • Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
   • Peran dari Perdana Menteri bertanggungjawab atas setiap Kebijakan Moneter pemerintah.
   • Tanggal 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memerintahkan agar konstitusi atas Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 atau yang lebih dikenal dengan Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1950.


3. Periode Orde Lama Demokrasi Terpimpin Tahun 1959 s/d 1968
   Pada Periode ini dikatakan Demokrasi Terpimpin sebab munculnya satu buah sistem Demokrasi di mana seluruh dari keputusan dan juga pemikiran berpusat kepada pemimpin negara (Presiden Soekarno). Pertama kali sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini diumumkan oleh Presiden Soekarno ketika pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Terjadi banyak sekali penyimpangan dari Periode Orde Lama ini, diantaranya:
   
   • Ketika itu Pancasila diidentikkan (sama persis) dari NASAKOM suatu paham yang jauh dari UUD 45.
   • Ditetapkannya penpres disetujui oleh MPRS di mana mengangkat Presiden Soekarno untuk menjadi presiden Indonesia seumur hidup.
   • Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955, Presiden Soekarnolah yang membubarkannya.
   • Pernyataan perang terhadap Malaysia oleh Presiden Soekarno.
   • Keluarnya negara Indonesia dari PBB atas keputusan dari Presiden Soekarno.
   • Hak dari pengeluaran (Budget negara) tidak pernah berjalan.
   
   Pada Periode ini pula, terjadinya persaingan yang cukup sengit diantara Presiden, Angkatan Darat, serta Parta Komunis Indonesia (PKI). Persaingan ini pun akhirnya mencapai klimaksnya yakni ketika terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau yang lebih dikenal sebagai (G 30 S PKI). Banyak Dampak yang ditimbulkan karena peristiwa tersebut, diantaranya:
   
   • Mayjen. Soeharto diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat.
   • Demontrasi untuk menentang Partai Komunis Indonesia (PKI).
   • Keadaan Ekonomi di dalam negeri makin terpuruk.
   • Terbentuknya Kabinet Seratus Menteri.
   • Munculnya Gerakan TRITURA (Tri atau 3 Tuntutan Rakyat)
   
   
   
   
   TRITURA itu sendiri merupakan singkatan dari 3 tuntutan dari rakyat yang tercetus serta diserukan atas para mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) didukung dengan ABRI tahun 1965. Adapun 3 isi dari TRITURA kepada pemerintahan Orde Lama, diantaranya:
   
   • Pembubaran sampai ke akar-akarnya dari PKI berserta ormas-ormasnya.
   • Pembersihan di dalam Kabinet Dwikora dari segala unsur PKI.
   • Serta penurunan dari semua harga barang-barang yang ada di masyarakat.

• Berikut merupakan kekurangan dari Sistem pemerintahan pada masa Orde Lama, antara lain:
  
  1. Jauhnya penataan kehidupan sistem dari konsitusional tidak sejalan dengan sebagaimana yang telah diatur di dalam UUD 45 serta Pancasila.
  
  
  2. Terjadinya 7 kali pergantian Kabinet, hal ini menjadi Penyebab serta Faktor utama situasi politik yang tidak kunjung stabil pada masa Orde Lama ini.
  
  
  3. Di dalam Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, di sinilah terlihat jelas kekuasaan dan kewewenangan penuh Presiden Soekarno yang amat dominan. Hingga menimbulkan kehidupan berpolitik pada Periode tersebut tidak tumbuh secara demokratis ditambah lagi pertentangan ideologi atau ajaran Pendidikan mengenai yang terjadi diantara para pemimpin nasionalis, sara (agama), dan juga komunis atau yang lebih dikenal sebagai NASAKOM.
  
  
  4. Tidak adanya Deflasi serta Devisa bagi negara semakin memperburuk masa dari Orde Lama kala itu, malah semakin banyaknya terjadi Inflasi di pusaran perekonomian negara Indonesia yang berakibat fatal, yakni Kebutuhan pokok dari rakyat Indonesia Tertinggi sekali harganya pada kala itu.

• Berikut merupakan kelebihan dari sistem pemerintahan pada masa Orde Lama, antara lain:
  
  1. Banyaknya ide-ide berserta gagasan politik luar negeri Paling Indah yang lahir dari Presiden Soekarno.
  
  
  2. Keberhasilan Indonesia dalam usaha merebut Irian Barat dari tangan Belanda melalui serangkaian agresi militer dan diplomasi.
  
  
  3. Terdapat sumbangan besar negara Indonesia lewat Kepemimpinan Indonesia di mata negara-negara sahabat, Negara Berkembang, serta di mata Dunia Internasional, salah satunya sebagai pelopor dari Gerakan Non-Blok dan juga tuan rumah dari diadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Negara Indonesia sebagai pimpin Asia-Afrika, konferensi tersebut akhirnya melahirkan Gerakan Non-Blok tahun 1961.
  
  
  4. Berhasil dan mampu untuk membangun Intergritas Nasional yang amat kuat.

Penyebab dari runtuhnya kekuasaan politik dari Orde Lama kepada Orde Baru disebabkan oleh peristiwa G 30 S PKI amatlah berpengaruh besar atas proses beralihnya masa atau Periode pemerintahan Orde Lama ke masa atau Periode Orde Baru. Kala itu, pada tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen. Soeharto telah dilantik untuk menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat serta dinaikan pangkat dan juga jabatannya menjadi Letnan Jenderal. Hal ini didukung pula oleh KAMI serta KAPPI yang setuju dan bersedia untuk memberikan kesempatan terbaik bagi Jenderal Soeharto agar menawarkan jasanya demi pulihnya kembali dari masa kemacetan roda pemerintahan supaya segera dapat diakhiri. Akhirnya beliau (Jenderal Soeharto) mengirim 3 Jenderal kepercayaannya, yakni: Amir Macmud, Basuki rahmat, serta M. Yusuf agar menemui Presiden Soekarno guna menyampaikan perihal mengenai tawaran tersebut dan pada akhirnya lahirlah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang lebih dikenal sebagai SUPERSEMAR.

Surat Perintah Sebelas Maret itu sebuah surat berupa perintah yang pernah ditandatanggani Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Berisikan mengenai instruksi Presiden Soekarno untuk Letjen. Soeharto, pada kala itu selaku Menteri Panglima dari Angkatan Darat untuk mengambil seluruh tindakan diperlukan dalam mengawal jalannya roda pemerintahan pada situasi tersebut. Hingga sekarang, belum terdapat fakta yang bisa membuktikan mengenai keabsahan bahkan keasliaan yang pasti dari isi SUPERSEMAR tersebut.

Demikianlah pembahasan mengenai Orde Lama (Sejarahnya Tentang Sistem Pemerintahan), semoga bermanfaat.