5 Faktor Penyebab Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru

5 Faktor Penyebab Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru - Runtuhnya Periode dari masa kepemerintahan Orde Baru merupakan masa dari Pemerintahan Presiden ke-2 Indonesia, yakni Presiden Soeharto tidaklah terlepas dari sejumlah krisis Moneter yang kala itu melanda Bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Awalnya krisis itu melanda negeri tetangga, yakni Negara Thailand. Namun, dengan begitu cepatnya krisis tersebut segera menyebar luas dan juga menjalar hingga ke negara-negara lainnya di sekitar kawasan benua Asia, seperti: negara Korea Selatan, negara Malaysia, negara Filipina, bahkan termasuk negara Indonesia itu sendiri. Di dalam Perkembangan pencegahannya, negara Indonesia memerlukan waktu 2 tahun cukup lama dibandingkan atas negara lain yang berada di kawasan benua Asia yang juga pernah mengalami krisis yang sama.

Keterlambatan negara Indonesia untuk keluar dari krisis ini, disebabkan akibat krisis moneter menjadi Sumber yang paling Utama penyumbang dari Faktor penyebab bagi krisis di bidang lainnya turut andil menjadi krisis ini bersifat multidimensi. Diawali dengan krisis Ekonomi yang kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah krisis multidimensi yang amat akut. Di dunia perbankan implikasi dari krisis Ekonomi dan juga moneter serta kegagalan demi kegagalan Pemerintah di dalam merespon serta mengatasi dari setiap krisis tersebut, membuat legitimasi pada Pemerintahan di masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto runtuh berantakan. Bahkan parah lagi, rezim ini tidaklah lagi dapat dipercaya oleh rakyatnya sendiri untuk bisa mengatasi seluruh persoalan ekonomi. Akibatnya, krisis ekonomi meluas dan Berkembang ke ranah krisis Politik, banyak Dampak Negatif yang telah ditimbulkan dari krisis ekonomi ini sehingga mendorong atas kehancuran kredibilitas dari Perkembangan pemerintahan semasa Orde Baru tersebut.

5 Faktor Penyebab Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru

Keruntuhan atas kredibilitas pemerintah Orde Baru, di mata masyarakat Indonesia meluas sampai ke dunia Internasional telah menyebabkan hilangnya kepercayaan penuh hal itu dapat terlihat dari pernyataan seorang pejabat Representative sekaligus Duta Bank Dunia untuk negara Indonesia (Dennis de Tray). Menurut beliau ketika pemerintah Indonesia meminta pertolongan IMF, Menurutnya negara Indonesia tidaklah mengalami sebuah krisis Ekonomi akan tetapi mengalami suatu krisis kepercayaan. Ditambahkan pula, menurut Pakar Politik asal Indonesia (Dawam Raharjo), krisis kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap pemerintah dapat terlihat dari setiap respon masyarakat di mana sering kali sangat berlawanan dengan arah serta tujuan dari berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Misalnya saja: Satu kebijakan pemerintah Orde Baru itu menggiring ekspektasi masyarakat Indonesia ke arah kiri justru malah menimbulkan reaksi dari masyarakat Indonesia ke arah kanan atau bahkan kebalikannya.

Penyebab yang paling utama adalah persepsi masyarakat atas berbagai langkah kebijakan pemerintah Orde Baru ini tidaklah jelas, baik hal menyangkut tujuan maupun arah kebijakan tersebut yang tidak pernah konsisten. Ketidakkonsistenan Pelaku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah Orde Baru semestinya haruslah selaras serta dapat diteladani dari para Pemuda dan juga Tokoh pemimpin bangsa indonesia yang terdahulu, yakni pada masa Orde Lama. Adapun Faktor lainnya yang ikut memperkeruhnya keadaannya, yakni makin tidak meratanya sejumlah pendistribusian dari pendapatan serta kekayaan dari setiap anggota masyarakat hingga menciptakan lunturnya solidaritas di bidang sosial. Akibatnya, Dampak yang ditimbulkan ialah jutaan pekerja harus rela kehilangan lahan dari kehidupan mereka sehingga akan bertambah banyak lagi jumlah Manusia Indonesia yang masuk ke dalam barisan pengangguran.

Berikut ini merupakan beberapa Faktor yang menjadi penyebab terjadi runtuhnya masa dari Pemerintahan di masa Orde Baru, diantaranya:

Krisis Di Bidang Ekonomi Serta Moneter
Pertama kali krisis moneter melanda negara Thailand di wilayah Asia Tenggara, ketika itu Pembangunan perekonomian negara Indonesia masih cukup baik. Inflasi dikisaran rendah di mana ekspor dengan surplus mencapai 900 juta USD serta cadangan dari Devisa negara cukup besar, yakni 20 Miliyar USD. Kemajuan pun cukup terasa stabil dengan banyaknya sejumlah perusahaan besar mempergunakan hutang atas United State Dollar disingkat USD tersebut, ini merupakan salah satu cara menaikkan Nilai tukar Indonesia Rupiah disingkat IDR sebagai Mata Uang Indonesia dilevel mata Uang seluruh Dunia.

Namun, setelah Thailand mampu terlepas dari krisis moneter itu berdampak sangat buruk bagi Mata Uang Indonesia (IDR), hal ini disebabkan pula oleh pondasi di bidang ekonomi berubah menjadi rapuh dan banyaknya praktek KKN, berserta sikap monopoli yang terjadi di sejumlah Pasar Valas kala itu. Di masa Orde Baru, tepatnya tanggal 1 Juli 1997. Nilai tukar Rupiah (IDR) anjok menurun tajam dari 1 USD = 2.575 IDR menjadi 1 USD = 2.603 IDR. Diperparah kembali, pada bulan Desember 1997, di mana Nilai tukar Rupiah mencapai 1 USD = 5.000 IDR, semakin parah ketika pada bulan Maret 1998, di mana 1 USD = 16.000 IDR. Sejumlah Faktor lain yang ikut juga mengakibatkan krisis ekonomi di negara Indonesia ialah masalah utang (pinjaman) dari luar negeri, pola pemerintahan sentralistik, serta penyimpangan atas pasal 33 dalam UUD’45.

Krisis Di Bidang Politik
Secara hukum, kedaulatan rakyat pada dasarnya dilaksanakan anggota MPR sebagai para wakil dari rakyat tersebut. Namun pada kenyataannya, anggota MPR pada masa Orde Baru telah direkayasa (diatur) oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan tertentu pula. Kebanyakan sebagian besar anggota MPR itu diangkat dan menjabat didasari oleh sebuah ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Akibat dari mengakarnya budaya KKN yang terdapat di tubuh birokrasi pemerintahan Orde Baru ini, mengakibatkan proses dari pemberian serta pengawasan kepemimpinan dari DPR maupun MPR pada Presiden tidaklah sempurna. Sejatinya unsur Legislatif yang dilaksanakan DPR mau pun MPR untuk membuat dasar hukum serta haluan negara sepenuhnya dilaksanakan oleh Presiden Soeharto.

Akhirnya, dosen berserta para mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan agar mengganti Presiden, reshuffle cabinet, serta secepatnya melaksanakan Sidang Istimewa, dan juga setelah itu melakukan Pemilu yang Demokrasi. Salah satu Faktor yang mempengaruhi Orde Baru tumbang dan runtuh adalah akibat pernyataan politik dari Kosgoro tanggal 16 Mei 1998, ditambah dengan pernyataan dari Ketua Umum Golkar (Harmoko) yang kala itu juga menjabat sebagai Ketua MPR serta DPR Republik Indonesia yang sama-sama meminta Soeharto untuk mundur dari kursi Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Baru.

Krisis Di Bidang Hukum
Semasa pemerintahan Orde Baru terjadi banyak ketidakadilan di dalam pelaksanaan hukum, misalnya saja: kekuasaan kehakiman seperti implementasi pasal 24 (UUD’45) di mana kehakiman mempunyai kekuasaan merdeka dan juga terlepas atas kekuasaan ekskutif, namun yang terjadi justru sebaliknya ketika itu Kejujuran menjadi sesuatu hal yang mahal harganya, malah menyimpang jauh dari yang semestinya. Hakim hanya dijadikan sebagai alat dalam pembenaran terhadap Kebijakan serta tindakan pemerintah Orde Baru, apa lagi jika itu terkait dengan para penguasa, keluarga, kerabat dari para pejabat negara pada kala itu.

Dengan terciptanya sebuah reformasi maka itu semua akan mengalami keteradilan terhadap hukum bagi seluruh pihak yang terkait di dalamnya sesuai atas Prinsip negara yang tegak hukum. Contoh kecilnya saja: pada saat Tragedi Trisakti, aksi demonstrasi damai berbagai Macam mahasiswa yang diawali di kampus Universitas Trisakti. Ketika itu diikuti hampir sekitar 10.000 mahasiswa, dosen, serta segenap karyawan Universitas Trisakti tersebut. Tanggal 12 Mei 1998, para mahasiswa menggelar sejumlah mimbar bebas dengan inti menuntut pemerintah Orde Baru segera melakukan reformasi di bidang politik, Ekonomi, serta hukum dengan diadakannya Sidang Istimewa MPR sebelumnya.

Krisis Di Bidang Sosial
Ketika Orde Baru berkecamuk hebat, terdapat 2 Jenis aspriasi yang mulai Berkembang di masyarakat Indonesia kala itu. Kelompok yang pertama, merupakan sejumlah pihak Militer, mendukung kepemimpinan Presiden Soeharto dan kelompok yang kedua, merupakan dari pihak mahasiswa dan masyarakat, menginginkan Soeharto mundur dari kursi kepresidenan.

Kelompok mahasiswa mempunyai cita-cita Tertinggi terhadap reformasi atas Indonesia. Terdapat banyak organisasi yang mendukung aspirasi mahasiswa dan masyarakat kala itu, yang menginginkan Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada masa Orde Baru, yakni Forum Kota (Forkot) serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Krisis Kepercayaan Di Bidang Publik
KKN dilaksanakan dengan cara terselubung mau pun dengan Cara terang-terangan terjadi mewarnai Sejarah kelam dari masa Orde Baru. Tentu saja hal tersebut menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan di Mata publik terhadap pemerintahan Orde Baru. Semakin melemah dan berkurangnya krisis kepercayaan Presiden Soeharto di hadapan publik, setelah Bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi. Kemudian berkelanjutan panjang, dengan sejumlah aksi damai yang dilakukan masyarakat dan berbagai Cabang lapisan masyarakat.

Setelah pemerintah Orde Baru mengumumkan bidang Ekonomi, yakni sejumlah kenaikan ongkos angkutan umum dan juga naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) tanggal 4 Mei 1998, maka makin gencar pula demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Puncaknya adalah ketika Sejarah kelam tanggal 12 Mei 1998, di depan Universitas Trisakti Jakarta Timur. Aksi damai mahasiswa berubah menjadi anarkis dan mencekam dengan adanya kekerasan, yakni penembakan yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti (Elang M. Lesmana, Hendriawan Sie, Heri Hartanto, dan juga Hafidhin Royan). Itulah Faktor utama timbulnya krisis kepercayaan di mata publik pada masa Orde Baru.