11 Peranan Pers, Masyarakat, Pemerintah Terlengkap

11 Peranan Pers, Masyarakat, Pemerintah Terlengkap - Di era globalisasi sekarang ini telah banyak memberikan peranan yang sangat besar kepada seluruh dunia pers untuk menggalang prakarsa dan kreativitas dalam mengapresiasikan kebebasan pres di kehidupan sehari-harinya. Memasuki era globalisasi dewasa ini ada baiknya komponen satu dengan komponen lainnya yang saling bersinergi (komponen masyarakat dan komponen pemerintah/birokrasi) dengan bersikap arif serta bijaksana di dalam menanggapi isu, kritik, dan saran yang dilontarkan di dunia pers ini merupakan salah satu dari tujuan utama kebebasan pers tersebut.

11 Peranan Pers, Masyarakat, Pemerintah Terlengkap

Berikut pembahasan mengenai peranan pers dengan masyarakat dan pemerintah, antara lain:

1. Interaksi harus senantiasa dikembangkan sekreatif mungkin
   Guna mencapai tujuan dari pembangunan, berupa kesejahteraan manusia serta masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Interaksi positif ini terdiri dari 3 komponen yakni Perangkat dan Pranata Pancasila, Etika Dasar, serta Norma yang amat berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sebelum lebih jauh dalam mengembangkan secara maksimal interaksi positif dari ketiga komponen itu perlu dipahami hakikat Pancasila bagi kehidupan nasional di Indonesia dewasa ini.
2. Negara Indonesia berdasarkan atas Pancasila
   Negara-negara demokrasi liberal Barat memilih dasar kehidupan dengan dinamika yang terdapat di dalamnya berdasarkan pada individu dan kompetisi dengan cara antagonis. Sedangkan pada negara-negara Komunis standar kehidupannya didasarkan kepada pertentangan kelas bersifat dialektis materiil. Adapun di negara Indonesia kehidupan masyarakatnya berdasarkan pada ideologi Pancasila. Dengan paham pada keseluruhan dan keseimbangan, baik diantara individu dan elemen masyarakat maupun diantara berbagai dari aspek kelompok sosial yang terdapat di dalamnya. Di dalam perkembangannya, dinamika dikembangkan menurut paham 'singa yang besar pasti akan menang dalam sebuah pertarungan', melainkan atas paham 'simbiosis mutualisme' yaitu saling menguntungkan di antara satu sama lain. Pola dasar dari sistem nilai itulah yang akan menjadi dasar dan penyemangat dari suatu hubungan antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Hubungan itu jauh dari kata saling curiga ataupun saling musuh-memusuhi, tetapi hubungan itu merupakan suatu hubungan saling kekerabatan yang memiliki fungsi antara satu dengan yang lainnya (fungsional).
3. Dikembangkannya hubungan fungsional
   Di antara pers, pemerintah, dan masyarakat, harus senantiasa dikembangkan kembali hubungan fungsionalnya dengan sedemikian rupa. Sehingga akan semakin menunjang untuk mencapai tujuan bersama, yakni terwujudnya masyarakat yang damai, adil, dan makmur sesuai berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa terdapat suatu kemungkinan adanya perbedaan pendapat di dalam proses hubungan itu. Akan tetapi, meskipun terdapat perbedaan pendapat tidak perlu terpicunya suatu konflik, melainkan proses dinamis dan kreatif guna terwujudnya usaha dalam mencapai keseimbangan dan keharmonisan yang semakin ke depannya akan semakin maju, berkualitatif, dan juga berkuantitatif.
4. Mampu membangkitkan rasa semangat patriotisme
   Hubungan antara pers, pemerintah, dan masyarakat sesungguhnya memiliki perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Itulah yang mendasari adanya satu pendekatan kultural atas segala persoalan mengenai identitas Indonesia dan bukan hanya untuk itu, pendekatan ini juga sudah dibuktikan daya mampu serta kharismanya di dalam perjuangan kemerdekaan nasional untuk membangkitkan semangat patriotik demi kepentingan orang banyak (bangsa). Pembangunan di sini sama saja memiliki arti sebagai perubahan ke arah yang lebih baik lagi secara bertahap dan konsisten.
5. Pengembangan kultur politik
   Sangat baik guna menjamin tercapainya sasaran sebab sesuai dengan asas demokrasi Pancasila, maka perlu hubungan yang fungsional antara pers, pemerintah, dan juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikembangkan secara kultural politik guna mekanisme yang berfungsi sebagai sistem kontrol sosial dan kritik dengan efektif dan lebih terbuka. Kontrol sosial di sini sebagai subtansi dan dilakukan tidak terlepas dari asas keseimbangan dan keselarasan, kekerabatan, dan juga hidup saling menghidupi antara satu sama lain.
6. Pola reformasi, evolusi, dan revolusi
   Pembangunan masyarakat dapat dilakukan secara pola evolusi, pola reformasi, dan pola revolusi. Apabila Indonesia dapat menempatkan fungsi nasional ke dalam salah satu dari tiga pola tersebut maka yang paling tepat ialah dengan menggunakan pola reformasi. Karena itu sama saja dengan melakukan tindakan perubahan terarah dengan cara fundamental sesuai dari konsep masyarakat Pancasila, akan tetapi harus melalui proses secara bertahap dan harus menurut asas prioritas.
7. Dilaksanakan secara bertahap dan selektif
   Segala bidang di kehidupan bermasyarakat haruslah dibangun, namun di dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan selektif sehingga pada akhirnya akan semakin maju serta menyeluruh ke segala bidang kehidupan di masyarakat berubah menjadi masyarakat Pancasila. pendekatan yang tepat untuk membangun ini semua ialah dengan menggunakan pendekatan bertahap, berencana, dan berprioritas. Di sini hendaknya Pers, pemerintah, dan masyarakat harus lebih mampu untuk membangun dirinya menjadi lembaga yang baik dan mampu untuk melaksanakan proses pembangunan itu sendiri.
8. Kekurangan adalah gejala yang umum harus diterima bersama
   Terdapat kekurangan yang merupakan gejala umum yang harus diterima bersama. Bukan karena ingin menyerah dan menjadi acuan untuk dipersalahkan, namun itu dapat digunakan sebagai usaha untuk menggairahkan dalam hal perbaikan dan pembangunan. Asas keseimbangan dan keselarasan sangat berlaku di sini, yang merupakan tipe ideal bagi masyarakat Indonesia di dalam interaksi yang berproses pengaruh-mempengaruhi sebagai dasar konsensus bersama hasil dari komunikasi dua arah (timbal-balik) menuju ke arah yang lebih positif kembali.
9. Hubungan fungsional dan kekerabatan
   Hubungan di antara pers, pemerintah, dan juga masyarakat melalui suatu hubungan kekerabatan dan fungsional. Harus terus-menerus dijaga dan dikembangkan melalui mekanisme dialog, diadakannya sebuah seminar sebagai kegiatan rutin yang dapat mengembangkan usaha kreatif dan bermanfaat, misalnya saja dalam kebebasan pers dengan diterbitkannya 3 buku hasil Panitia Dewan Pers.
10. Otonomi dari masing-masing lembaga haruslah sesuai atas asas Demokrasi Pancasila
    Di dalam hubungan antara pers, pemerintah, dan masyarakat di Indonesia, sehingga perlu dihormati dan dikembangkan. Salah satu dari karya otonominya adalah apa yang lebih baik dapat dilakukan secara sendiri oleh lembaga masyarakat, pemerintah tidak perlu ikut mencampurinya. Perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kode etik dan sanksi terhadap pelanggarannya dan disarankan pula untuk membentuk suatu Dewan Kehormatan terdiri atas 3 pihak yakni pers, pemerintah, dan juga masyarakat. Dewan Kehormatan itu berada di pusat dan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap daerah.
11. Pers 'lahir' di tengah-tengah masyarakat
    Bila di selidik lebih jauh kembali, pers memang lahir di tengah-tengah masyarakat. Jadi, pers dan masyarakat sehingga pers dan juga masyarakat menjadi 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pers itu “lahir” untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat di dalam memperoleh suatu informasi aktual secara terus-menerus tentang peristiwa-peristiwa kecil maupun besar.

Demikianlah pembahasan mengenai 11 Peranan Pers, Masyarakat, Pemerintah Terlengkap, semoga bermanfaat.