6 Kebijakan Penting Era Orde Baru

6 Kebijakan Penting Era Orde Baru - Setelah Bangsa Indonesia telah mengalami runtuhnya Periode dari masa Orde Lama, kini ada Orde Baru memilih untuk melaksanakan perbaikan dan juga Perkembangan bagi Negara Indonesia dilihat melalui Kebijakan Ekonomi sebagai dari tujuan Utama dan juga ikut menempuh kebijakannya lewat struktur administratif dengan sering didominasi oleh Pelaku atau pun pihak Militer. Sehingga kemudian MPR serta DPR tidak memiliki Fungsi secara efektif lagi. Hal ini disebabkan karena banyak dari anggotanya bahkan selalu dipilih dari pihak Militer, khususnya bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan Keluarga Orang Nomor 1 di Era Orde Baru tersebut.

Inilah Penyebab aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia kala itu sering kali kurang didengarkan oleh pihak Pusat. Lalu, terdapat masalah soal pembagian Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) di mana setiap daerah (Provinsi) harus menghibahkan PADnya setiap tahun sebesar 70% kepada pihak Pusat (Jakarta), sehingga muncullah kesenjangan serta jurang di dalam kebijakan di bidang Pembangunan antara pihak tiap daerah (Provinsi) dengan pihak Pusat (Jakarta). Ketika masa Orde Baru dimulai, Presiden Soeharto telah siap melaksanakan pembangunan negara Indonesia dengan mengadopsi hasil konsep pembangunan dari Seminar Seskoad ke-2 pada tahun 1966 dan juga dengan mempergunakan konsep akselerasi dari Pembangunan ke-2 diprakarsai oleh Ali Moertopo.

6 Kebijakan Penting Era Orde Baru

Presiden Soeharto kemudian mengistruksikan agar Kebijakan Politik dan Kebijakan Ekonomi dilaksanakan atas dwi-fungsi, yakni agar tercapainya kestabilan politik terhadap satu sisi serta pertumbuhan Ekonomi juga dilaksanakan pada sisi lainnya. Ditopang dengan kekuatan penuh dari Golkar, TNI, dan juga lembaga pemikir serta sejumlah Pendukung dari kapital-internasional, maka kepemimpinan Presiden Soeharto akan mampu guna menciptakan Sistem politik tingkat Tertinggi. Tentang ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) berkaitan dengan Jenis, Lingkungan, berserta Teknik yang dipergunakan guna menghasilkan Pengertian dan juga semaksimal mungkin tercipta Cabang kebijakan lainnya yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya juga. Maka pemerintahan Orde Baru berhasil menekan jumlah dari rakyat Indonesia yang kelaparan pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an.

Berikut ini merupakan beberapa kebijakan penting yang pernah diterapkan pada era Orde Baru, antara lain:

1. Kebijakan Politik
   Dalam Sejarah pada era Orde Baru ini, pernah melaksanakan konsolidasi politik ketika awal sekitar tahun 1970-an. Sejumlah tindakan kekerasan serta represif digadang-gadang merupakan instrument yang paling penting sering dipakai pemerintah guna mencapai sebuah stabilitas Politik. Adapun organisasi Militer pernah ditempatkan ke seluruh desa-desa berbentuk seperti: Bantara Pembina Desa disingkat Banbinsa, sementara saat waktu yang bersamaan pemerintahan Orde Baru sudah mendirikan instrument sebanyak mungkin guna terciptanya Perkembangan represif atas Warga negara Indonesia. Salah satunya badan represif ialah Badan Koordinasi Strategi Nasional disingkat Bakorstanas yang bertugas untuk mengontrol masyarakat.
   
   
   
   
   
   • Dampak Positif Kebijakan Politik Di Era Orde Baru, diantaranya:
   1. Pemerintah mampu untuk membangun pondasi kuat atas kekuasaan dari lembaga kepresidenan maka semakin kuat pula Peranan negara bagi masyarakat Indonesia.
   2. Keamanan di masa Orde Baru relatif aman dan kondusif sebab pemerintah mampu mengatasi segala tindakan serta sikap dianggap bertentangan atas Nilai dari Pancasila.
   3. Dilakukan peleburan atas partai bertujuan agar pemerintah akan dapat lebih mengontrol parpol tersebut.
   
   
   • Dampak Negatif Kebijakan Politik Di Era Orde Baru, diantaranya:
   1. Terbentuklah pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter, dominatif, serta sentralistis.
   2. Sifat Otoritarianisme tersebut merambah ke seluruh aspek sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara termasuk di dalamnya kehidupan politik sangat merugikan hak dari rakyat.
   3. Pemerintah masa Orde Baru gagal berikan pelajaran dan Disiplin ilmu yang  Demokrasi dengan baik dan benar pada setiap rakyat Indonesia.
   4. Sistem dari perwakilan memiliki sifat semu bahkan hanya sebagai topeng guna melanggengkan satu kekuasaan sepihak. Dalam tiap pemilihan presiden lewat MPR, maka Soehartolah yang pasti selalu terpilih.
   5. Demokratisasi terbentuk berdasarkan atas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disingkat KKN, sehingga para wakil rakyat berada di MPR atau DPR tidak mengenal rakyat dari daerah yang ia wakili.
   6. Kebijakan politiknya terlalu birokratis, kurang demokratis, bahkan cenderung KKN.
   7. Dwi-fungsi ABRI teramat mengakar ke sendi-sendi kehidupan berbangsa serta bernegara.
   8. Kondisi politik amat parah, upaya untuk penegakan hukumnya amat lemah sehingga tidak mampu dalam mengadili para konglomerat sudah banyak menghabisi Uang rakyat Indonesia itu sendiri.


2. Kebijakan Ekonomi
   Perkembangan masa Pembangunan Nasional di bidang kebijakan Ekonomi pada era Orde Baru direalisasikan lewat Pembangunan Berjangka Pendek serta Pembangunan Berjangka Panjang. Maka program Pembangunan Jangka Pendek itu pun dirancang lewat program Pembangunan Lima Tahun dikenal sebagai Pelita.
   
   
   
   
   
   • Adapun selama era Orde Baru, pemerintahannya melaksanakan 6 pelita, diantaranya:
   1. Pelita 1
      Dilaksanakan tanggal 1 April 1969 s/d 31 Maret 1974. Pelita 1 merupakan landasan awal dari pembangunan era Orde Baru. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dari rakyat, sekaligus dasar penting bagi pembangunan untuk tahap berikutnya. Sasaran utamanya ialah di bidang: sandang, pangan, perbaikan, prasarana guna perumahan rakyat, perluasan dari lapangan kerja, serta kesejahteraan rohani.
   2. Pelita 2
      Sejak tanggal 1 April 1974 s/d 31 Maret 1979, sasaran penting dari Pelita 2 ini ialah dalam tersedianya sandang, pangan, perumahan, mensejahterakan rakyat, sarana prasarana, serta memperluas bagi kesempatan kerja. Pelaksanaan dari Pelita 2 dianggap cukup berhasil dengan Inflasi mencapai 60%.
   3. Pelita 3
      Dilaksanakan tanggal 1 April 1979 s/d 31 Maret 1984. Di dalam pelaksanaannya, masih berpedoman atas Trilogi Pembangunan, dengan menitiberatkan atas pembangunan dengan pemerataan dikenal sebagai 8 Jalur Pemerataan.
   4. Pelita 4
      Dilaksanakan tanggal 1 April 1984 s/d 31 Maret 1989. Menitiberatkan bidang pertanian menuju Swasembada Pangan serta meningkatkan bidang industri untuk dapat menghasilkan sejumlah mesin industri milik sendiri (Made In Indonesia).
   5. Pelita 5
      Dimulai 1 April 1989 s/d 31 Maret 1994. Pada Pelita ini kondisi ekonomi Indonesia berada posisi terbaiknya, pertumbuhan Ekonomi 6,8% per-tahun. Posisi dari perdagangan luar negeri pun meningkat ekspor sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya.
   6. Pelita 6
      Dimulai 1 April 1994 s/d 31 Maret 1999. Sangat disayangkan pada periode ini terjadi sejumlah krisis Moneter di berbagai negara Asia Tenggara termasuk negara di negara Indonesia. Karena krisis moneter ini ditambah peristiwa politik di dalam negeri mengganggu perekonomian menyebabkan proses dari pembangunan terhambat dan akhirnya membawa runtuhnya masa pemerintahan di era Orde Baru.


3. Kebijakan Sosial
   Pelaksanaan dari Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru selalu berpedoman atas Trilogi Pembangunan serta 8 jalur Pemerataan. Inti dari ke-2 pedoman tersebut ialah guna kesejahteraan bagi seluruh lapisan rakyat di dalam terciptanya Perkembangan politik serta Ekonomi yang selalu stabil.
   
   
   
   
   
   
   • Isi Trilogi Pembangunan di Era Orde Baru, diantaranya:
     
     1. Pemerataan pembangunan berserta hasil-hasilnya untuk menuju atas terciptanya keadilan sosial untuk seluruh rakyat.
     2. Pertumbuhan Ekonomi amat cukup tinggi.
     3. Stabilitas nasional sehat nan dinamis.
   
   
   
   • Sedangkan Isi dari 8 Jalur Pemerataan di Era Orde Baru, diantaranya:
     1. Pemerataan pemenuhan di dalam memenuhi kebutuhan Pokok bagi rakyat khususnya: sandang, pangan, dan perumahan.
     2. Pemerataan untuk memperoleh kesempatan bagi pendidikan serta pelayanan kesehatan.
     3. Pemerataan dalam pembagian pendapatan.
     4. Pemerataan dalam memperoleh kesempatan kerja yang luas.
     5. Pemerataan dalam memperoleh kesempatan berusaha untuk mengembangkan potensi diri setiap individu.
     6. Pemerataan dalam kesempatan berpartisipasi terhadap pembangunan, khususnya: bagi generasi yang muda serta kaum wanita.
     7. Pemerataan guna penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah di Indonesia.
     8. Pemerataan dalam kesempatan memperoleh keadilan saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nasional.


4. Kebijakan Budaya
   Sejarah di dalam era Orde Baru penjabaran serta penerapan kebijakan budaya adalah dengan aprsesiasi setinggi-tingginya terhadap kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, salah satunya adalah dengan membuka atau meresmikan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur, pada tanggal 20 April 1975 oleh Presiden Soeharto bersama dengan Ibu Tien Soeharto yang merupakan Ibu Negara sekaligus penggagas dari didirikannya TMII tersebut.
   
   
   
   
   
   Serta di bidang seni sastra, namun pemerintah Orde Baru juga melakukan batasan yang super ketat. Berbagai Macam budayawan, sastrawan, bahkan Jurnalis Pers pun pernah mengalami pembredelan atas seluruh karya sastra mereka. Misalnya saja: Pramoedya Ananta Toer, karya karya fenomenalnya Kwartet Pulau Buru itu merupakan bukti atas pengalaman pribadinya yang pernah beliau alami sendiri dalam hidupnya.


5. Kebijakan Teknologi
   
   • Di dalam era Orde Baru penjabaran serta penerapan kebijakan Perkembangan teknologi hampir selalu menampakkan kemajuan, diantaranya:
   
   
   
   
   
   1. Sejumlah perkembangan terjadi pada Media Komunikasi Massa ada Indonesia.
   2. Dibangunnya sebuah Sistem Satelit Domestik dikenal sebagai SKSD Palapa.
   3. Penyiaran radio semakin berkembang.
   4. Televisi pun makin Berkembang pada Era Masa Orde Baru.


6. Kebijakan Pendidikan
   Di dalam era Orde Baru penjabaran serta penerapan kebijakan pendidikan memiliki 2 Fungsi keseluruhan dalam rangka pembangunan Ekonomi, yakni: 1).Mengusahakan supaya kesempatan memperoleh pendidikan menjadi lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat. 2). Meningkatkan berangsur-angsur atas kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia lewat jalur pendidikan yang lebih bermutu.
   
   
   
   
   
   • Dampak Positif Kebijakan Pendidikan Di Era Orde Baru, diantaranya:
   1. Meningkatkan Mutu dari Pendidikan Kejuruan.
   2. Melakukan segala upaya seperti tindakan darurat bagi Pendidikan Karakter.
   3. Peningkatan lebih baik lagi dari Mutu Pendidikan Umum.
   4. Selalu melakukan Pembaharuan Kurikulum.
   5. Menyergamkan hampir seluruh jenjang pendidikan bagi guru pra-jabatan.
   6. Serta dengan menentukan segenap pendidikan guru pra-jabatan dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan pendidikan untuk bidang keguruan dipegang Departemen Jenderal Pendidikan Tinggi.
   
   
   • Dampak Negatif Kebijakan Pendidikan Di Era Orde Baru, diantaranya:
   1. Namun pada era Orde Baru itu tak ada yang mau berani bicara sehingga melahirkan sebuah disiplin ilmu semu serta sejumlah generasi Moral yang latah dan memiliki Etika yang sedikit penakut.
   2. Pendidikan tidak memiliki akuntabilitas sosial sebab masyarakat tidak pernah diikutsertakan ketika merancang suatu Sistem pendidikan, karena seluruhnya serba terpusat.
   3. Pendidikan yang maju dan berkembang hanya terdapat di pulau Jawa sehingga daerah lainnya kurang maju sebab keterbatasannya pengetahuan masyarakat di daerah atas Sistem dari pendidikan itu sendiri.

Demikianlah pembahasan Mengenai 6 Kebijakan Penting Era Orde Baru, semoga bermanfaat.